Upaya Penguasaan Lahan Milik Perusahaan di Cirendeu Raya Tangsel Terhalang Oknum Ahli Waris

Tangerang - PT Gunung Anugerah Sukses yang diwakili oleh kuasa hukumnya Reqi Endar Wijanarko & partner, menjelaskan terkait lahan yang berada di wilayah Cireundeu raya.

Menurut Reqi Endar Wijanarko, SH., MH., CLA memaparkan bahwa terkait hal tersebut kami mempunyai alas Hak SHGB No. 00558 tahun 2014, dengan luas 14.140 M2. Dimana SHGB tersebut berasal dari inbreng SHM No. 399 tahun 1977 dari keluarga pemilik perusahaan yang diperoleh dari jual beli berdasarkan AJB tahun 1973. SHM dan selanjutnya SHGB kami tersebut sampai hari ini masih valid dan Syah diakui oleh Negara, tidak satupun putusan Pengadilan yang membatalkan SHGB kami.

Baca juga: Ketua KPK Beri Arahan dalam Rakor Sinergitas Penegakan Hukum Tipikor di Polda Jatim

Lebih lanjut Reqi Endar Wijanarko menjelaskan Dasar kepemilikan asal adalah dari Akta Jual Beli yang terdaftar dan tercatat baik Kelurahan maupun di Kecamatan, dan sebagai dasar penerbitan sertifikat kami oleh BPN.

"Dari Transaksi yg kami lakukan sejak pertama sampai hari ini, kami selalu membayarkan Pajak kepada Negara, tidak pernah terlambat apalagi menunggak." Ujar Reqi, Kamis (03/0/10).

Baca juga: H.R. Muhammad Syafi'i Soroti Kuantitas SDM Bimtek ‘Restorative Justice’ MA

"Kami awalnya menguasai dan menjaga tanah tersebut dengan memasang pagar tembok di sisi Jalan Cirendeu Raya dan pagar berduri dengan siku warna kuning di sisi lainnya, serta menempatkan penjaga Alm. SURATMAN di lokasi lahan. Namun pada periode tahun 1997, ketika pagar kami dibongkar untuk mendukung kegiatan pemerintah membangun pelebaran jalan, ahli waris rupanya memasuki tanah kami dan memasang plang serta membangun bedeng. Sejak saat itu, tanah kami ditempati dan mulai di sewakan oleh ahli waris tanpa izin kami selaku pemilik yang sah kepada pihak lain, sampai sekarang." Paparnya.

Baca juga: Anggaran di Pengadilan Tinggi Babel Masih Sangat Minim, M. Nurdin: Kami Menyerap Aspirasi Mitra Kerja

"Kami pernah melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah oleh para ahli waris di tahun 1997 atas perbuatan ahli waris memasuki lahan dan membangun bangunan tanpa izin di tanah tersebut, yang berdasarkan putusan inkracht Nomor: 06/Pid.S/1998/PN.TNG, ahli waris terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan.

Namun selanjutnya ahli waris mengajukan PK, yang mana dalam PK tersebut ahli waris memajukan bukti girik dan Surat Keterangan Lurah yang menyatakan tanah seluas 2600 m2 belum dicoret dari buku tanah desa. Dengan adanya fakta tersebut, maka majelis hakim PK pidana memutuskan dalam Putusan Nomor: 18PK/Pid/2001, untuk membebaskan para terpidana dengan pertimbangan utama adalah dikarenakan perkara ini ada muatan sengketa kepemilikan tanah sehingga harus diselesaikan dahulu perkara keperdataannya. Dengan adanya putusan tersebut, maka tidak ada pengakuan keabsahan kepemilikan perdata atas tanah 2600 m2 yg diklaim ahli waris, dan sertifikat kami masih tetap sah berlaku." Ungkap Reqi.

Baca juga: Kemudahan Mengurus Izin Usaha dan Investasi Adalah Jurus Ampuh Pulihkan Ekonomi

"Kami dari dulu sudah membuka ruang diskusi kepada mereka yg mengaku Ahli waris untuk duduk bersama, tetapi tidak pernah bisa diperoleh titik mufakat dikarenakan Ahli waris terdiri atas beberapa kelompok keluarga yang saling berbeda pendapat." Imbuhnya.

"Para kuasa Hukum Ahli waris pernah mendaftarkan gugatan perdata tahun 2023 yang kemudian ditolak oleh majelis hakim dalam putusan NO. Kemudian mereka coba mendaftarkan gugatan kedua, namun mereka cabut kembali.

Baca juga: Supriansa: Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas, Pemakai Narkoba Sebaiknya Direhabilitasi

Dengan sah dan masih berlakunya SHGB kami, maka kami menggunakan hak keperdataan kami untuk menguasai kembali tanah kami tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku." Pungkasnya.